2. Wanti-wanti jangan sampai program justru bebankan keuangan negara

Presiden Joko "Jokowi" Widodo ketika berjabat tangan dengan Prabowo. (www.instagram.com/@prabowo)

Alih-alih menciptakan kesejahteraan rakyat, terutama mengatasi permasalahan stunting dan gizi buruk, Erwin mewanti-wanti jangan sampai penerapan progam makan siang gratis ini justru menjadi beban atau tanggung baru bagi pemerintahan mendatang.

Terlebih sampai detik ini, publik belum mendapatkan pemikiran atau strategi konkret realisasi gagasan progam tersebut, sehingga itu masih terkesan sebatas janji politik.

"Ada kegiatan-kegiatan lain juga membutuhkan anggaran seperti pembangunan infrastruktur lainnya, sehingga ini membutuhkan tahapan dan strategi tertentu," imbuhnya.

Berkaca dari kondisi keuangan Indonesia, ia juga mengingatkan amat tidak elok, bila nanti progam ini bergulir terkesan dipaksakan dengan menambah utang negara sudah menyentuh angka Rp8 ribu triliun hingga pengujung 2023 kemarin. "Apakah kita harus berutang terus menerus untuk menghidupi dengan makan siang saja?," lanjut dia.

Baca Juga: Ironi Negeri Agraris, Harga Beras Melejit Warga Menjerit

3. Dibutuhkan pihak swasta hingga organisasi dunia guna sokong dana program

Ilustrasi menghitung uang. (Pexels.com/Karolina Grabowska)

Bila pada akhirnya progam masuk kategori sosial ini tetap harus bergulir, Erwin melanjutkan, pemerintah mendatang perlu mempertimbangkan implementasi kebijakan secara langsung dari pusat ke masyarakat, sebagai antisipasi penyalahgunaan anggaran di daerah.

Selain itu, pemerintah pusat juga harus menggandeng pihak swasta sampai organisasi pangan dan pertanian dunia (FAO), untuk bisa mendukung pelaksanaannya. Itu agar dana anggaran progam makan siang gratis itu tidak seluruhnya dibebankan kepada APBN.

"Bagaimana caranya ini juga dibebankan kepada CSR-CSR perusahaan, donatur ingin mendominasikan untuk anak Indonesia, bantuan luar negeri berkaitan dengan anak-anak. Itu harus benar-benar dipikirkan sumber anggaran dana yang tidak boleh hanya APBN saja," harap Kepala Peneliti Ekonomi CURS Lampung.

4. Disdik Bandar Lampung belum terima arahan uji coba makan siang gratis

PKBM Pesona Pulau Tegal. (IDN Times/Rohmah Mustaurida)

Berkaitan progam dimaksud, Kabid Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bandar Lampung, Mulyadi menuturkan, pemerintah kota setempat belum menerima arahan ihwal uji coba makan siang gratis di lingkungan pendidikan setempat.

Tapi sejumlah satuan pendidikan di tingkat Taman Kanak-kanak (TK) hingga sekolah dasar (SD) atas kebijakan sekolah hingga guru masing-masing sudah menerapkan kegiatan makan bersama di kelas.

"Jadi misalnya hari Jumat, ada sekolah meminta anak-anak didiknya bawa bekal dari rumah. Itu sudah berjalan beberapa tahun ini, tapi itu bawaan sendiri bukan ditanggung uang negara," jelasnya.

5. Tunggu instruksi pemerintah pusat dan daerah

Kantor Satu Atap Pemkot Bandar Lampung. (IDN Times/Rohmah Mustaurida)

Terkait usungan progam capres-cawapres 02 tersebut, Mulyadi menyebut, Disdik Kota Bandar Lampung sama sekali belum tahu pasti menyangkut teknis dan aturan pelaksanaannya.

"Belum ada, dari kementerian juga tidak ada semacam edaran atau imbauan. Pembahasan juga di kita belum ada, yang jelas kita menunggu arahan dari pemerintah pusat dan daerah," tandasnya.

Baca Juga: PDAM Klaim Produksi Air Melimpah, Namun Warga Lebih Memilih Air Tanah