Comscore Tracker

BPKP Target Audit Korupsi KONI Lampung Rampung Awal Oktober 2022

Masih tunggu kelengkapan data tim penyidik

Bandar Lampung, IDN Times - Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Lampung menargetkan hasil audit kerugian keuangan negara dugaan kasus penyalahgunaan dana hibah KONI Lampung tahun anggaran 2020 rampung awal Oktober 2022.

Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Lampung, Sumitro mengatakan, penanganan audit tersebut masih dalam proses pelengkap sejumlah berkas dari Tim Jaksa Penyidik Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung.

"Kita targetkan bisa selesai di awal Oktober, dengan syarat data-data sudah lengkap. Kalau semua data dibutuhkan lengkap, maka ini bisa cepat selesai," ujarnya, Rabu (20/9/2022).

Baca Juga: Konten 'Kejaksaan Sarang Mafia', Persaja Lampung Laporkan Alvin Lim

1. Proses audit membutuhkan banyak data

BPKP Target Audit Korupsi KONI Lampung Rampung Awal Oktober 2022Penampakan depan gedung BPKP Perwakilan Lampung di Kota Bandar Lampung. (IDN Times/Istimewa)

Selain menunggu kelengkapan data, Sumitro melanjutkan, pihaknya juga terus aktif menjalin komunikasi dan koordinasi dengan Tim Penyidik Kejati Lampung. Mengingat, sejatinya data diperlukan dalam proses audit memang cukup banyak.

Data dimaksud di antaranya mulai dari nota kesepahaman, anggaran pada tiap cabang olahraga (Cabor), realisasi progam kerja, hingga semua anggaran KONI keluar menggunakan dana hibah tersebut. Maka dari itu, BKPK amat membutuhkan kehati-hatian ekstra.

"Harus dicek menyeluruh, tidak boleh sembarangan dan langsung kita klarifikasi. Kalau salah, ya otomatis yang dihukum bisa salah juga. Jadi terlambat sedikit tidak apa-apa, yang penting datanya betul," ungkap dia.

2. Komitmen menuntaskan penghitungan penyalahgunaan dana

BPKP Target Audit Korupsi KONI Lampung Rampung Awal Oktober 2022ilustrasi audit (unsplash.com/Kelly Sikkema)

Sumitro melanjutkan, pihaknya bersama Kejati Lampung telah sama-sama sepakat untuk benar-benar menyelesaikan penghitungan pada penyalahgunaan dana hibah KONI Lampung. Sehingga ia menyakinkan, pergantian struktur jabatan tidak akan mempengaruhi proses penanganan audit.

"Kita tahu, kemarin di Kejati ada pergantian pejabat Asisten Pidana Khusus dan pejabat baru juga sudah datang ke BPKP. Kita tetap berkomunikasi terbaik dalam pengumpulan data," imbuhnya.

3. Kejati kembali periksa 9 saksi

BPKP Target Audit Korupsi KONI Lampung Rampung Awal Oktober 2022Gedung Pidsus Kejati Lampung lokasi pemeriksaan saksi kasus korupsi di DLH Bandar Lampung. (IDN Times/Tama Yudha Wiguna)

Tim Jaksa Penyidik Bidang Tindak Pidana Khusus Kejati Lampung diketahui kembali mendalami pemeriksaan saksi-saksi terkait penanganan perkara dugaan korupsi tersebut. Teranyar, Kasi Penkum Kejati Lampung, I Made Agus Putra menyampaikan, penyidik telah memeriksa sebanyak 9 saksi.

Kesembilan saksi tersebut merupakan gabungan dari unsur pengurus dan bendahara Cabang Olahraga (Cabor) hingga Satuan Tugas (Satgas) KONI Lampung untuk tahun anggaran 2020.

Inisial masing-masing saksi adalah JM, SP, PHM, HP, CK, MYI, dan TB. Mereka diperiksa sebagai saksi berkaitan tugas dan fungsi masing-masing selaku Anggota SATGAS KONI Lampung dan VCW selaku saksi terkait Bendahara Cabor Kick Boxing, serta ACD sebagai saksi selaku Penggurus Cabor Forki KONI Lampung 2020.

"Bahwa dengan kembali dilakukannya pemeriksaan terhadap beberapa saksi dalam kasus KONI tersebut, merupakan pendalaman serta untuk memenuhi kelengkapan terkait perhitungan kerugian negara," tandas I Made.

Baca Juga: Lagi! Kejati Periksa 9 Saksi Kasus Korupsi KONI Lampung, Hasilnya?

Topic:

  • Martin Tobing

Berita Terkini Lainnya