Rakor dengan Mahfud MD, Ini Permintaan Sekda Lampung
Sekdaprov Lampung Fahrizal Darminto (tengah) (IDN Times/Istimewa)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Bandar Lampung, IDN Times - Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Fahrizal Darminto rapat koordinasi dengan Menteri Koordinator Politik, Hukum (Menkopolkum) HAM Mahfud MD secara virtual di Diskominfotik Provinsi Lampung, Kamis, (28/10/2021).
Rakor uji sahih hasil pengkajian kebijakan kementerian dan lembaga di bidang kesatuan bangsa itu dalam rangka koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan tersebut.
Fahrizal menyampaikan dua hal, yakni tentang anatomi keuangan daerah yang berkeadilan dan perlunya ada badan pengawasan terhadap media online.
Baca Juga: Fakta Unik Lampung Craft 2021 Digelar Dekranasda, Tanggamus jadi Ikon
1. Daerah tak ada wisata tak ada pajak pendapatan
Ilustrasi Pajak (IDN Times/Arief Rahmat)Fahrizal mengatakan, anatomi keuangan daerah di beberapa kabupaten terkait UU Pajak, masih rendahnya pendapatan daerah tersebut. Daerah hanya kebagian pajak restoran, PBB, perhotelan, dan pajak reklame.
"Selain itu tidak ada. Apalagi daerah yang tidak ada pariwisata, pasti tidak ada pajak pendapatannya," kata Fahrizal Darmanto.
Ia mencontohkan, kabupaten/kota yang tak punya pendapatan lalu melakukan pengaturan agar Dinas Tata Kota dan Perizinan juga bisa memeroleh pendapatan.
Padahal, sejatinya lembaga itu berfungsi menciptakan pembangunan tapi dijadikan target untuk pendapatan daerah. Lampung bahkan pendapatannya masih di bawah 10 persen.
2. Media online harus diawasi
www.chihealth.comKemudian terkait media online, menurut Fahrizal, harus ada badan untuk mengawasi itu semua seperti Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) yang telah mengawasi media televisi dan radio.
"KPI tidak mengawasi media online. Oleh karena itu, ada badan atau sesuatu yang bisa mengawasi tiap media online," ujarnya.
3. Perlu ada evaluasi setiap kebijakan
samahitawirotama.comMenkopolkum HAM Mahfud MD menyampaikan, telah membuat dan melaksanakan berbagai kebijakan dan program untuk mengukuhkan dan menjaga kesatuan bangsa saat kondisi dan dinamika masyarakat yang semakin cepat.
Oleh karena itu, setiap kebijakan dan program perlu dievaluasi terus-menerus dan dilakukan perbaikan serta penyempurnaan sesuai dengan rekomendasi yang berbasis pada fakta yang dianalisis secara mendalam
"Saya harap hasil pengkajian yang dipaparkan dalam kegiatan uji sahih ini memperoleh masukkan yang konstruktif agar rekomendasi yang dihasilkan semakin tajam, relevan, dan dapat dilaksanakan dalam penyelenggaraan di bidang kesatuan bangsa," terangnya.
Baca Juga: Pemprov Lampung Guyur Bonus Atlet PON hingga Miliaran Rupiah
