Minat Masyarakat Transaksi Nontunai Tantangan Digitalisasi di Lampung
Ilustrasi scan QR code saat bertransaksi (Freepik.com/rawpixel.com)
Intinya Sih...
- Tantangan digitalisasi di Lampung ada di sisi demand, yaitu minat masyarakat dalam bertransaksi nontunai
- TP2DD Provinsi Lampung harus terus memperkuat upaya perluasan digitalisasi di Lampung
- Kegiatan Capacity Building dan Pendampingan Pengisian Survei IETPD Semester I Tahun 2024 bertujuan untuk mendukung perluasan digitalisasi di Lampung
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Bandar Lampung, IDN Times - Berdasarkan hasil pengisian survei Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (IETPD) Lampung, salah satu tantangan digitalisasi di Lampung ada di sisi demand, yaitu minat masyarakat dalam bertransaksi nontunai.
Oleh karena itu, Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Provinsi Lampung harus terus berinovasi dalam memberikan solusi dan layanan pembayaran digital sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Hal tersebut disampaikan Kepala Perwakilan BI Provinsi Lampung, Junanto Herdiawan pada kegiatan Capacity Building dan Pendampingan Pengisian Survei IETPD Semester I Tahun 2024 di Pesawaran, Selasa (25/6/2024).
"Bank Indonesia juga turut mendukung perluasan digitalisasi sistem pembayaran di Provinsi Lampung dari sisi supply dan demand untuk mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)," ujarnya.
Baca Juga: BI: Sektor Pariwisata Pilar Ketahanan Ekonomi Lampung
1. Sinergi seluruh pihak terlibat sangat dibutuhkan
Capacity Building dan Pendampingan Pengisian Survei IETPD Semester I Tahun 2024 di Pesawaran, Selasa (25/6/2024). (Dok. BI Lampung).Merujuk tantangan digitalisasi di Lampung sisi demand, Pj Gubernur Lampung Samsudin mengatakan, TP2DD Provinsi Lampung harus terus memperkuat upaya perluasan digitalisasi di Lampung. Sinergi seluruh pihak terlibat sangat dibutuhkan untuk terus meningkatkan IETPD di Provinsi Lampung.
Beberapa hal terkait digitalisasi perlu menjadi perhatian pemerintah daerah di antaranya aksesibilitas teknologi dan telekomunikasi, kepercayaan masyarakat dalam bertransaksi elektronik. Selain itu, kerja sama antar instansi untuk memperkuat ekosistem transaksi digital baik sektor pemerintah, swasta, maupun lembaga keuangan.
2. Pemda dapat melihat aspek perlu ditingkatkan
Ilustrasi orang sedang berdiskusi menggunakan catatan tempel (freepik.com/freepik)Dara Ayu Prastiwi selaku Koordinator Bidang Ekonomi Daerah Kemenko Perekonomian memaparkan materi terkait Strategi Peningkatan Elektronufikasi Transaksi Pemerintah Daerah kepada Bapenda Provinsi dan Bapenda/BPPRD Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung.
Ia juga menyampaikan evaluasi terhadap IETPD dan Championship TP2DD Lampung. Tujuannya, agar pemda dapat melihat aspek perlu ditingkatkan guna mendorong tingkat elektronifikasi transaksi pernda.
3. Perlu terobosan tingkatkan digitalisasi
ilustrasi pembayaran nontunai (pexels.com/Karolina Grabowska)Kegiatan Capacity Building dan Pendampingan Pengisian Survei IETPD Semester I Tahun 2024 juga ada pendampingan pengisian survei IETPD semester I 2024 oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung bersama BPD Provinsi Lampung. Pendampingan itu komitmen untuk mendukung perluasan digitalisasi di Lampung.
Harapannya, kegiatan ini dapat mendorong TP2DD di Provinsi Lampung untuk terus melakukan terobosan-terobosan dalam meningkatkan digitalisasi di daerah.
Baca Juga: Pengguna QRIS di Lampung Meningkat, Terbanyak di Bandar Lampung