2. Jika ingin tetap eksis pelaku usaha harus punya sertifikat CHSE

Sarasehan penerapan protokol CHSE di acara konser musik (Dok. Kemenparakref)

Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Lampung, Edarwan mengatakan, jika pelaku usaha terutama destinasi wisata ingin tetap eksis harus memiliki sertifikat CHSE. Itu supaya tidak hanyut dengan perubahan saat ini.

"Saat ini beberapa kabupaten di Lampung sudah mendapat sertifikasi. Untuk itu ke depan konsep berwisata berkelanjutan harus kita terapkan dengan menggaet generasi muda," tuturnya.

Edarwan melanjutkan, strategi pariwisata di Lampung harus melibatkan stakeholder. Sehingga pariwisata tersebut memberi manfaat ekonomi tidak hanya pemilik tapi masyarakat luas.

"Tanpa dirasakan masyarakat menengah biasanya sulit berlanjut. Selain itu pembangunan berikutnya, destinasi wisata bisa melestarikan aspek sosial dan budaya dan setiap wisata harus memerhatikan kelestarian lingkungan," paparnya.

Baca Juga: Kamu Sudah Tahu? Ada Lima Pasar Kuliner Kreatif di Lampung 

3. CHSE belum menyentuh pelaku usaha kecil

Ilustrasi salah satu pelaku usaha mikro (IDN Times/Daruwaskita)

Edarwan juga menjelaskan, di Lampung sudah banyak memiliki desa wisata dikelola pokdarwis atau masyarakat setempat. Namun untuk bisa memiliki sertifikat CHSE menurutnya masih sulit dijangkau.

"Kami berharap mereka dipermudah untuk mendapat sertifikat CHSE. Karena syaratnya begitu sulit jadi mereka belum tersentuh dengan kebijakan pemerintah ini," terangnya.

4. PHRI soroti ini

Hotel Novotel Lampung. (Istimewa/Trip Advisor)

Terkait keberhasilan pelaku usaha hotel dan restoran di Lampung menjalankan roda bisnis awal pandemik 2020, Friandi Indrawan Sekretaris BPD PHRI Lampung mengatakan, sangat menyedihkan.

Namun pihaknya cukup terkejut pada semester 2 2020, hotel dan restoran tergabung anggota PHRI Lampung mencatat tingkat keberhasilan di tengah pandemik cukup sukses. Presentasenta mencapai 56,15 persen sehingga berada pada posisi kedua terbaik di Indonesia.

"Ternyata status zona (penyebaran COVID-19) sangat berpengaruh dengan tingkat kunjungan. Selain itu kita juga diuntungkan jalan tol Bakauheni dan Sumatera Selatan," ujarnya.

5. Jangan sekadar sertifikat

Ilustrasi hotel (IDN Times/Anata)

Menurut Friandi Indrawan, sertifikat CHSE memang menjadi angin segar bagi pelaku usaha karena meningkatkan kepercayaan wisatawan. Namun perlu adanya evaluasi untuk mengukur keberhasilan CHSE ini.

Untuk itu, pemerintah diminta tegas supaya CHSE bukan sekadar sertifikat tapi benar-benar diterapkan sesuai pedoman yang sudah ditetapkan.

"Apakah CHSE implementasinya berpengaruh pada destinasi ke depan? Ini jadi PR kita karena sampai sekarang karena belum ada ukurannya," paparnya.

6. Tahapan mendaftar CHSE

IDN Times/Silviana

Direktorat Manajemen Industri Kemenparekraf, Mukhlis berharap seluruh pelaku usaha mau mendaftar sertifikat CHSE dengan memenuhi tahapan yang sudah berlaku.

Paling mendasar adalah melakukan pendaftaran pada sitis CHSE dan mengikuti pedoman yang ada di situs tersebut. Hingga pada tahap permohonan sertifikat dan didatangi auditor, apakah tempat usaha tersebut layak mendapat sertifikat CHSE.

"Jika dinyatakan lulus ada dua sertifikat didapat, yakni sertifikat CHSE dari lembaga audit dan sertifikat yang ditandatangani menteri pariwisata ekonomi kreatif," kata Mukhlis.

Sertifikat yang berlaku selama satu tahun ini dalam proses pendaftaran tidak dipungut biaya. Namun untuk memperpanjang masa sertifikat harus ditinjau ulang oleh pihak auditor. Bahkan pihak Kemenparekraf sudah menyiapkan konsep evaluasi bagi penerima CHSE.

"Apabila ada pelanggaran yang berat masa sertifikatnya kita cabut," tegasnya.

7. Jumlah pelaku usaha di Lampung sudah bersertifikat CHSE

Ilustrasi restoran (ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja)

Secara indikator penilaian, CHSE harus memenuhi kriteria tempat benar-benar bersih dan bebas dari ancaman bencana atau kecelakaan. Selain itu yang perlu mendapat perhatian menurut Mukhlis adalah kelestarian lingkungan. "Kami tidak mau limbah industri asal dibuang," ucapnya.

Saat ini sudah ada 580 tempat usaha di Indonesia yang mendapat sertifikat CHSE. Untuk di Lampung menurut data Kemenparekraf ada 160 usaha yang mendaftar. Dari total itu, 72 usaha sudah terverifikasi CHSE dan 42 usaha siap diaudit.

"Target CHSE di Lampung sebenarnya 51 tempat usaha. Tapi kita akan lihat kalau antusias cukup tinggi target bisa bergeser kita ambil target provinsi lain yang sedikit," terang Mukhlis.

Ia menambahkan, pendaftaran sertifikat CHSE terbuka untuk pelaku usaha makro mau pun mikro. Sehingga semua memiliki kesempatan sama mendapat sertifikt CHSE.

Baca Juga: Lampung Potensial Kembangkan Pasar Kreatif Digital Gaet Millenials