2. Penyesuaian harga BBM berimbas ke harga komoditas

Ilustrasi pengisian BBM. (Dok. PT Pertamina Patra Niaga).

Budiyono menjelaskan, BI Lampung mencatat, inflasi Provinsi Lampung Tahun 2022 lebih rendah dari realisasi regional Sumatra untuk keseluruhan tahun. Namun, inflasi Provinsi Lampung tahun lalu sedikit lebih tinggi dari rentang sasaran inflasi nasional 3±1%.

Itu akibat adanya penyesuaian harga BBM bersubsidi pada September 2022. Sejalan dengan perkembangan tersebut, laju inflasi Administered Prices (AP) pada tahun 2022 tercatat sebesar 13,37% (yoy), lebih tinggi jika dibandingkan dengan 2,40% (yoy) pada tahun sebelumnya.

Dampak rambatan dari kenaikan harga BBM tersebut juga tertransmisi ke komoditas inti tercatat mengalami inflasi 4,24% (yoy), meningkat jika dibandingkan 1,15% (yoy) pada tahun sebelumnya. Itu seiring realisasi permintaan yang meningkat drastis dan cenderung tiba-tiba (pent up demand).

Namun demikian, laju inflasi Provinsi Lampung tahun 2022 tersebut lebih rendah dari prakiraan awal sejalan dengan penguatan stabilitas harga kelompok volatile food yang berlangsung lebih cepat, tercatat sebesar 3,01% (yoy), lebih rendah jika dibandingkan dengan 5,50% (yoy) pada tahun sebelumnya. Itu seiring pelaksanaan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) di Provinsi Lampung tahun 2022.

Adapun komoditas utama penyumbang inflasi pada tahun 2022 di antaranya bensin; angkutan udara, angkutan dalam kota, solar, dan mobil. Andil masing-masing sebesar 1,014%; 0,402%; 0,139%; 0,117%; dan 0,099%.

Sementara itu, NTP Provinsi Lampung pada Desember 2022 tercatat sebesar 102,19, tumbuh 0,86% (mtm) jika dibandingkan dengan 101,32 pada bulan sebelumnya. Kenaikan NTP ini didorong oleh subsektor Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Tanaman Perkebunan Rakyat masing-masing sebesar 0,78% (mtm), 4,46% (mtm) dan 0,84% (mtm).

Pertumbuhan NTP sejalan dengan meningkatnya harga gabah, cabai rawit, dan TBS kelapa sawit. Meski NTP Provinsi Lampung secara umum tercatat di atas 100, NTP subsektor Tanaman Pangan dan Perikanan Budidaya masih berada di bawah 100 yang tercatat masing-masing sebesar 94,92 dan 98,53.

Baca Juga: Kolaborasi BI dengan Media Penting Penyampaian Informasi ke Publik

3. Diprediksi inflasi IHK akhir tahun 2023 akan lebih rendah dari 2022

unsplash.com

Ke depan, KPw BI Provinsi Lampung memprakirakan, inflasi IHK pada akhir tahun 2023 akan lebih rendah dari tahun 2022 dan kembali ke dalam kisaran target 3±1% pada semester II tahun 2023. Oleh karena itu, terdapat beberapa risiko perlu dimitigasi.

Rinciannya, risiko kelompok inti, adanya risiko ketidakpastian pasar keuangan global masih tidak menentu seiring percepatan normalisasi kebijakan moneter Bank Sentral di dunia dan berlanjutnya ketegangan geopolitik Rusia dan Ukraina. Kemudian, risiko permintaan overshoot sejalan prospek perbaikan kinerja perekonomian yang disertai dengan peningkatan UMP tahun 2023.

Ada juga risiko kelompok Administered Price, kembali meningkatnya harga energi menjelang musim dingin akibat peningkatan permintaan global yang disertai dengan risiko ketidakpastian perkembangan diversifikasi energi kawasan Eropa. Risiko kelompok Volatile Food, terdapat potensi berlanjutnya tekanan harga pupuk sehingga menyebabkan peningkatan biaya produksi bahan pangan kedepan.

Di sisi lain, problem struktural pola tanam, manajemen impor, dan inefisiensi tata niaga pangan berisiko meningkatkan biaya produksi bahan pangan serta terdapat risiko kenaikan harga telur ayam dan daging ayam ras akibat peningkatan biaya input untuk pakan hewan ternak, terutama kedelai dan jagung.

4. Antisipasi peningkatan tekanan risiko inflasi

pixabay.com/kaboompics

Dalam rangka mengantisipasi peningkatan tekanan risiko tersebut, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) bersama Satgas Pangan perlu melakukan penguatan dan peningkatan sinergi serta komitmen bersama untuk memastikan keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif. Cara dilakukan sebagai berikut:

• Memastikan keterjangkauan harga dari komoditas strategis. Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) dan Satgas Pangan bekerja sama dan berkomitmen untuk terus memastikan keterjangkauan harga. Itu melalui pengadaan bantuan sosial dan subsidi, kerja sama dengan produsen untuk pelaksanaan pasar murah, dan penguatan penyaluran Ketersediaan Pasokan dan Stabilisasi Harga (KPSH) Beras Medium.
• Memastikan ketersediaan pasokan kepada produsen, pedagang besar/utama, dan pedagang tradisional agar tidak terdapat kendala dalam distribusi pasokan, khususnya untuk komoditas beras.
• TPID provinsi/kabupaten/kota perlu untuk terus mengoptimalkan dan meningkatkan koordinasi. Salah satunya melalui penguatan dan implementasi Kerjasama Antar Daerah (KAD) terutama untuk memenuhi pasokan dan menghadapi adanya risiko kenaikan harga komoditas pangan strategis.
• Implementasi Program Kartu Petani Berjaya (KPB) merupakan terobosan untuk mendukung upaya korporatisasi dan peningkatan produktivitas pertanian dan ketersediaan pasokan dapat terus ditingkatkan.
• Diperlukan peningkatan produktivitas via pembangunan lumbung pangan Food Estate melalui peningkatan produksi pangan hortikultura dan perluasan adopsi tekonologi (IoT) dalam budidaya pertanian.
• Memastikan kelancaran distribusi melalui TPID dan Satgas Pangan dengan mendorong kemitraan industri dengan petani serta inovasi sistem logistik daerah sesuai amanat dari Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tim Pengendali Inflasi Nasional. Selain stabilitas harga tetap terjaga, kelancaran distribusi juga dapat memudahkan distributor, produsen, dan petani dalam memasarkan produknya serta mendapatkan harga yang wajar.
• Digitalisasi perlu dioptimalkan seperti pemanfaatan platform e-commerce atau marketplace lokal untuk mendorong pemasaran serta meningkatkan penggunaan transaksi nontunai.
• Meningkatkan komunikasi efektif melalui penguatan koordinasi antara TPID dengan TPIP dan memperluas pemanfaatan PIHPS dan sistem harga lainnya sebagai landasan kebijakan TPID
• TPID juga dapat melakukan peningkatan validitas dan kesinambungan data pangan serta melakukan pemantauan indikator terkini ekonomi daerah (Early Warning System) yang akurat dan terkini untuk memantau perkembangan perekonomian daerah.

5. Kolaborasi BI Lampung dan pemprov

unplash.com

Dalam rangka extra effort pengendalian laju inflasi di Provinsi Lampung, KPwBI Lampung dan Pemprov Lampung menjalin kerja sama dengan melakukan beberapa langkah pengendalian inflasi dari sisi penawaran dengan menyukseskan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP).

1. Kebijakan pengendalian mobilitas masyarakat: indikator kasus harian, kasus aktif, kasus kematian, tingkat kesembuhan, dan kecepatan vaksinasi.
2. Untuk kebijakan pelonggaran aktivitas masyarakat indikatornya meliputi pertumbuhan ekonomi, daya beli (inflasi dan IK), PMI manufaktur, penjualan kendaraan bermotor, dan Indeks Penjualan ritel).
3. Dalam jangka pendek, TPID Provinsi Lampung telah menyelenggarakan Gerakan Tanam Cabai sebanyak 249.510 bibit untuk didistribusikan kepada petani cabai, kelompok wanita tani, dan kelompok PKK demi menjaga stabilitas harga aneka cabai di akhir tahun.
4. Akan dilanjutkan pelaksanaan Operasi Pasar Murah dan Pasar Murah terpadu yang dilakukan secara rutin (2 minggu sekali) dan dipublikasikan melalui berbagai kanal informasi.
5. Penyusunan matriks pola tanam-panen cabai, bawang merah, dan beras di setiap kabupaten/kota di Provinsi Lampung sebagai early warning system persediaan pasokan bahan pangan.
6. Dalam jangka panjang, perlu dilaksanakan akselerasi perluasan program KPB dengan pemberian insentif subsidi pupuk bagi kelompok tani yang telah/akan berkomitmen untuk menanam aneka cabai dan bawang merah.
7. Di sisi lain, investasi Controlled Atmosphere Storage dapat dilakukan untuk memperpanjang masa penyimpanan cabai menjadi enam bulan, serta bekerjasama dengan penyedia jasa cold cargo untuk mendukung pengiriman komoditas yang mudah membusuk
8. Mendorong pemanfaatan KUR dari KPB sebagai modal untuk meningkatkan luas lahan tanam cabai, mendorong inovasi dan digitalisasi dalam kegiatan produksi cabai, seperti pembuatan green house, pemanfaatan alat pengukur nutrisi tanah, dan penyediaan pompa air untuk efisiensi pemakaian pupuk, meminimalisir pemakaian pestisida serta antisipasi kondisi iklim yang tidak pasti dalam rangka memperpanjang masa panen cabai menjadi 1,5 tahun (kondisi eksisting hanya 7 bulan).
9. Mendorong kelompok tani produsen cabai agar dapat menyusun proposal pengajuan d.r. menjadi binaan atau memperoleh dukungan implementasi digital farming dari Bank Indonesia serta melakukan sosialisasi konsumsi cabai kering guna meredam gejolak pasokan dan harga cabai dari sisi demand.

6. Pemda dituntut optimalkan anggaran Belanja Tidak Terduga dan anggaran TKDD

India Today

Sesuai dengan rekomendasi kebijakan disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan Menteri Keuangan dalam Rapat Koordinasi Terbatas TPIP dan TPID, pemerintah daerah juga dituntut untuk mengoptimalkan anggaran Belanja Tidak Terduga dan anggaran TKDD seperti Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Desa, dan Dana Insentif Daerah (DID) untuk menjaga kelancaran distribusi dan ketersediaan pasokan dalam rangka pengendalian inflasi daerah.

Sebagai bentuk tindak lanjut implementasi GNPIP di Provinsi Lampung, terutama optimalisasi langkah-langkah pengendalian inflasi dari sisi suplai dan mendorong produksi guna mendukung ketahanan pangan secara integratif, masif, dan berdampak nasional, KPw BI Provinsi Lampung melakukan penguatan nilai tambah GNPIP. Caranya, optimalisasi KAD antara Kota Metro dan DKI Jakarta – serta pada 31 Agustus – 1 September 2022 serta memberikan dukungan penyediaan sarana dan pra-sarana produksi pangan melalui Program Sosial Bank Indonesia (PSBI) sebagai bentuk upaya untuk mendorong stabilitas harga melalui penguatan dari sisi hulu.

Sebagai bentuk kegiatan pengendalian inflasi aneka cabai secara end to end, telah dilaksanakan program flagship TPID Lampung pada 15 November 2022 sebagai upaya penguatan produktivitas dan stabilitas harga pangan secara end to end, terdiri dari:

• Penyerahan sarana dan prasarana untuk budidaya cabai kepada Gapoktan Gemah Ripah melalui PSBI.
• Penandatangan KAD antara Pemerintah Kabupaten Pesawaran sebagai pemasok aneka cabai dengan Pemerintah Provinsi Lampung, Pemerintah Kota Metro, Pemerintah Kota Bandar Lampung, dan Pemerintah Kota Tanggamus untuk menjamin kecukupan stok dan kestabilan harga aneka cabai
• Perjanjian bersama antara Gapoktan Gemah Ripah dengan offtaker cabai dan UMKM produsen sambel olahan untuk memberikan kepastian akses pasar kepada petani cabai.
• Fasilitasi serah terima akad KUR dari BRI dan Bank Lampung kepada anggota Kartu Petani Berjaya untuk meningkatkan kapasitas usaha petani.

7. Stok beras 229.357 ton

beras (vecteezy.com/chormail153750)

Terkait meningkatnya harga beras, pasokan beras di Provinsi Lampung masih terjaga dengan persediaan sebesar 229.357 ton. Itu diperkirakan mampu memenuhi kebutuhan beras di Lampung untuk 88 hari ke depan.

Guna memperkuat stabilitas harga di Provinsi Lampung, Provinsi Lampung menerima 25 ribu ton beras impor yang berasal dari negara Thailand. Beras impor tersebut akan didatangkan dengan dua tahap.

Tahap pertama pada akhir Desember 2022 dan tahap kedua Januari 2023. Dengan penerimaan beras impor tersebut, ke depan diharapkan cadangan beras di Provinsi Lampung terus terjaga hingga mampu memenuhi kebutuhan domestik maupun provinsi lain.

Baca Juga: Inflasi Lampung Capai 5,51 Persen, Tertinggi Selama 3 Tahun Terakhir